Cegah Pencucian Uang-Pendanaan Terorisme, Bappebti-PPATK Jalin Kerja Sama

MOTIVASInews.com – Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pencegahan tindakan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme, termasuk dalam bidang perdagangan berjangka komoditi akan terus ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia akan hal tersebut, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di bidang pertukaran informasi pelanggaran kewajiban pelaporan dan koordinasi pengenaan sanksi administratif.

Telah ditandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut oleh Kepala Bappebti Bachrul Chairi dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae pada Selasa, (02/05). Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut MoU Bappebti dengan PPATK pada 2008 lalu, ungkap Bachrul.

“Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan dan koordinasi pengenaan sanksi administratif,” ujar Bachrul.

Sebelumnya pada 7 November 2008 dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka Bappebti dan PPATK bekerja sama dengan cara menandatangani nota kesepahaman (MoU). Salah satu bentuk kerja sama yang tertuang di dalam MoU tersebut adalah pertukaran informasi, termasuk mengenai adanya pelanggaran kewajiban pelaporan yang dilakukan pialang berjangka.

“Peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tidak dapat dilaksanakan sendiri per sektor karena TPPU merupakan kejahatan luar biasa dan bersifat lintas batas. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis Bappebti untuk meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait implementasi ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada sektor perdagangan berjangka,” tegas Bachrul.

Bappebti berkomitmen meningkatkan kualitas kerja sama dengan berbagai instansi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penanganan TPPU dan pendanaan terorisme dapat terlaksana dengan lebih efektif, terarah, terukur, dan berkesinambungan, lanjut Bachrul.

Kode unik: M#bisnis27

Sponsored