Kepala Bappebti Antisipasi Lonjakan Pemintaan dan harga Bapok di Sorong

Kepala Bappebti Antisipasi Lonjakan Pemintaan dan harga Bapok di Sorong - motivasinews.com

MOTIVASInews.com – Kementerian Perdagangan beserta jajarannya terus melakukan antisipasi akan lonjakan permintaan barang pokok (bapok) di seluruh penjuru nusantara pada saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 2017/1438 H.

Acara rapat koordinasi dalam hal stabilitas harga, meninjau pasar rakyat, pelabuhan, gudang Bulog dan distributor, serta beberapa ritel modern kembali dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Bachrul Chairi SE MBA. “Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk memastikan persiapan dalam memasok bapok dan menjaga stabilitas harga dilapangan,” kata Bachrul.

Sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Bachrul dalam kunjungan kerja ke daerah Sorong, Papua Barat, pada 26 April s/d 27 April 2017 seperti rapat koordinasi (rakor) yang merangkul perangkat daerah di bidang perdagangan. Rapat tersebut dihadiri oleh Walikota Sorong, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat, Kepala Divre Bulog Papua-Papua Barat, serta TPID Papua Barat. Tema dalam rakor adalah keseriusan dari pemerintah untuk mengawal pasokan, distribusi, dan stabilitas harga barang pokok, termasuk memonitor para pelaku usaha.

“Koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus selalu sinergis. Kami mengantisipasi sedini mungkin terjadinya lonjakan permintaan yang bisa memicu kenaikan harga. Pemerintah ingin memastikan stok barang pokok secara nasional aman dan harga stabil,” tegas Bachrul di Sorong, Rabu (26/4).

Dari hasil pantauan Bachrul ke Pasar Sentral Remu yang merupakan pasar rakyat terbesar di Kota Sorong mendapat hasil yang positif. Harga barang pokok di pasar tersebut stabil, bahkan ada sebagian barang tertentu yang turun harga meski hampir seluruhnya berada di atas rata-rata harga nasional.

Jika dibandingkan dengan harga pada minggu yang lalu (18/04), harga daging ayam ras turun 5,71%, dari Rp 35.000/kg menjadi Rp 33.000/kg. Sedangkan harga cabe rawit merah naik dari Rp 90.000/kg menjadi Rp 100.000/kg. Kenaikan harga juga terlihat jelas pada komoditas bawang putih yang naik 33,33% dari harga Rp 45.000/kg menjadi Rp 60.000/kg.

Sementara itu, pada komoditas daging sapi di wilayah Papua Barat justru berada pada kisaran harga Rp 110.000/kg, lebih murah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional Rp 114.766/kg. “Harga daging sapi di Papua Barat yang lebih rendah dari harga nasional ini disebabkan konsumsi protein hewani di sini bukan berasal dari daging sapi, namun dari ikan dan daging ayam,” lanjut bachrul.

Untuk stok beras, Kepala Bapebbti Bachrul langsung meninjau stok pasokan beras ke Perum Bulog Divre Papua Barat. Di sana terpantau stok beras yang mampu mencukupi kebutuhan beras selama 5,5 bulan atau sampai dengan bulan September 2017, yaitu ada sebanyak 15.700 ribu ton beras.

Kemudian untuk stok gula di Perum Bulog Divre Papua Barat juga terpantau aman. “Stok gula di Divre Papua Barat ada sekitar 127 ton, yang akan terus ditambah lagi sebanyak 144 ton yang stoknya akan tiba pada April 2017,” ungkap Bachrul.

Tidak lupa Bachrul juga memantau stok bapok di gudang-gudang distributor, seperti CV Tri Abadi, dan PT Mariat Utama. Dari kedua gudang distributor ditemukan pasokan beras sekitar 75,6 ton dan gula sebanyak 70 ton yang akan disalurkan kepada para pedagang. Untuk persediaan gula akan ditambahkan sebanyak 72 ton yang masih dalam tahap pengiriman.

Mengenai kesiapan jalur distribusi pengangkutan bapok ke Papua Barat, menurutnya Pelabuhan Sorong telah cukup memadai sebagai pintu masuk distribusi barang kebutuhan pokok.

Karena di Sorong tidak ada ritel modern yang merupakan anggota APRINDO, maka Bachrul mengingatkan kepada para pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Ritel modern yang berada di bawah naungan APRINDO diminta Kemendag melaksanakan kebijakan penetapan HET gula seharga Rp 12.500/kg, daging Rp 80.000/kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000/liter. HET tersebut dilaksanakan serentak mulai 10 April 2017 hingga 10 September2017.                                             kode unik:

“Di Papua Barat, khususnya di Sorong ini memang tidak ada ritel modern yang merupakan anggota APRINDO. Oleh karena itu kami akan terus memantau kestabilan pasokan mencukupi dan harga berada di tingkat yang terjangkau, meski tidak mengikuti kebijakan HET,” jelas Bachrul.

Dalam kunjungan kerjanya, Bachrul meminta kepada pemerintah daerah untuk sosialisasikan dan melaksanakan Permendag No.20/M-DAG/PER/3/2017, tentang pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

“Permendag 20/2017 memberikan sanksi kepada pelaku usaha distribusi yang tidak melakukan pendaftaran, berupa rekomendasi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit. Bagi pelaku usaha distribusi yang terdaftar namun tidak menyampaikan laporan, maka akan dilakukan pembekuan tanda daftar paling lama 30 hari kerja oleh pejabat penerbit,” pungkas Bachrul.

Sponsored