Tersangka Dalam Kasus KTP-E Kena Cekal KPK

MOTIVASInews.com – Pencekalan terhadap 5 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi KTP-E tahun anggaran 2011-2012, untuk berpergian keluar negeri telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK mengatakan “pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir September 2016 yang diminta untuk melakukan pencegahan terhadap sejumlah orang di kasus KTP-E selama enam bulan sejak tanggal diajukan,” Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

“Selain dua orang tersangka, kami minta tiga orang lainnya juga dicegah, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus,” kata Febri.

Kepergian para saksi dicekal karena membutuhkan keterangan penyidikan tersebut pada saat itu, menurut Febri.

Isnu Edhi Wijaya dikenal sebagai Ketua dari Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution, dan Andi Agustinus selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

Besok pada Kamis, 16 Maret 2017 KPK menjadwalkan kehadiran 8 saksi dalam sidang kedua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, kami berencana akan menghadirkan 8 saksi dalam persidangan kedua. Belum kami bisa sebutkan namanya,” ucap Febri.

Koordinasi yang sudah dilakukan oleh KPK adalah pemeriksaan para saksi akan dilakukan dalam 90 hari kerja ke depan, lanjut Febri.

“Jadi, 90 hari kerja ke depan mulai dari pembacaan dakwaan, kami akan hadirkan total 133 saksi pada persidangan,” tuturnya.

KPK akan mendalami beberapa fakta-fakta yang memang sudah dimunculkan dalam dakwaan dan informasi-informasi lain yang kami harap bisa selesai dalam waktu 90 hari kerja, menurut Febri.

Dalam persidangan pertama terungkap ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek KTP-E tersebut.

Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan imbalan yang diperoleh oleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran KTP-E pada 2010 dengan anggaran Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya. Adapun kesepakatan pembagian anggarannya adalah:

1. Sebanyak 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek.

2. Sebanyak Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:

    a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp 365,4 miliar.

      b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar.

    c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar.

      d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp 574,2 miliar.

     e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar.

Nama terdakwa dalam kasus itu adalah Irman sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sugiharto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kode Unik: M#news69

Sponsored